BolaSkor.com - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, mendapat undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia (RI) dan Komisi X DPR RI untuk membahas naturalisasi Shayne Pattynama. Rencananya, Iriawan akan datang dalam rapat bersama Kemenpora dan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (8/11) besok.

"Hari ini saya mendapat undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menghadiri rapat bersama Komisi X DPR RI terkait proses Naturalisasi Shayne Elian Jay Pattynama. Insya Allah papat akan dilaksanakan esok hari di Gedung DPR RI Senayan," tulis Iriawan dalam laman Instagram pribadinya.

Iriawan akan berjuang untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi pemain klub kasta tertinggi Liga Norwegia, Viking FK tersebut. Mengingat, pemain keturunan Semarang ini merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Shin Tae-yong untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia, bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh.

Baca Juga:

Tolong Pak Jokowi Tanda Tangani Berkas Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Jordi Amat dan Sandy Walsh Sudah Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Apalagi, Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Adapun sebelumnya menghadapi Piala AFF 2022, Desember mendatang.

"Saya melihat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap proses naturalisasi Shayne. Tinggal sedikit lagi alur yang mesti kita lewati untuk melihat Shayne mengenakan seragam kebanggaan Timnas Indonesia," kata Iriawan.

"Insya Allah besok saya akan memberikan keterangan dukungan terkait Shayne. Semoga Komisi X berkenan meloloskan permohonan pemberian kewarganegaraan untuk Shayne. Dan semoga segala prosesnya berjalan dengan baik untuk Timnas yang lebih kuat. Amin YRA," tambahnya.

Sementara itu, proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah memasuki tahap paling akhir. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh hanya menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lewat Keputusan Presiden (Keppres). Setelah itu keduanya mengambil sumpah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.