BolaSkor.com - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia U-20 2021 atau Indonesia FIFA U-20 World Cup 2021 Organizing Committee. Penunjukkan ini dilakukan saat rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang juga dihadiri Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, Rabu (1/7).

Pemerintah ambil peran dalam INAFOC lantaran biaya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanda Negara). Dalam hal ini khususnya fasilitas seperti renovasi stadion venue utama, renovasi stadion penunjang, hingga fasilitas penunjang lainnya.

Pengamat sepak bola, Dali Tahir, menegaskan jangan sampai INAFOC yang diketuai Menpora Zainudin Amali malah jadi bumerang. Maksudnya, FIFA bisa saja melihat ini sebagai intervensi Pemerintah terhadap penyelengaraan Piala Dunia U-20.

"PSSI itu ada di bawah naungan FIFA, jadi penyelenggara atau yang menjadi mitra FIFA. Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 itu harusnya PSSI dan tidak ada anggaran-anggaran Pemerintah yang diminta PSSI," kata Dali Tahir kepada BolaSkor.com.

"Contohnya ketika itu saya pernah mengalami saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2007. AFC dan FIFA kirim tim untuk memeriksa SUGBK (Stadion Utama Gelora Bung Karno) sama Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. FIFA melihat SUGBK waktu itu bangkunya panjang, itu tidak boleh sama FIFA, akhirnya setelah diajukan oleh PSSI ke Pemerintah, diganti menjadi single seat. Anggaran itu dari Pemerintah, tidak diberikan ke PSSI. Memangnya PSSI kontraktor," tegasnya.

Baca Juga:

Jokowi Minta Berpikir Realistis terhadap Target Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20

Panitia Piala Dunia U-20 INAFOC Dibentuk, Menpora Zainudin Amali Jadi Ketua

Menurutnya, INAFOC seharusnya dipegang kendali PSSI. Karena berkaitan dengan unsur-unsur sepak bola seperti wasit hingga rule of the game. Walaupun ketuanya adalah perwakilan Pemerintah yang notabenenya Menpora Zainudin Amali.

"Ya kalau panitia memang harus dari PSSI, memang Pemerintah mengerti tentang wasit dan aturan-aturan sepak bola lainnya. Kita itu sudah beberapa kali diperingati oleh FIFA, kenapa kita di banned sama FIFA saat itu karena ada campur tangan Pemerintah ke PSSI," ujarnya.

"Ini kalau begini mau lagi di banned sama FIFA lagi? Sebelumnya FIFA memang menulis surat kepada presiden RI itu untuk berterima kasih, karena Indonesia sudah bersedia menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20 itu saja, dan itu ada tembusannya ke PSSI."

"Organisasi olahraga tidak ada berkorespondensi dengan Pemerintah kecuali dengan federasinya. Kalau mau bicara sama pemerintah, ya harus bicara kepada PSSI dulu baru disampaikan ke Pemerintah. Kalau misalkan seperti ini, FIFA berbicara dengan Pemerintah, nanti aturan di negara-negara lain pasti berbeda, tidak bisa itu. Ini peraturan universal," lanjutnya.

Menanggapi hal ini Menpora Zainudin Akmali menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah terkait penggunaan APBN dala anggaran DIPA Kemenpora tahun 2021. Menpora menambahkan, dalam kepanitiaan juga ada unsur PSSI di dalamnya.

"Ada unsur PSSI yang masuk di dalam kepanitian dan unsur lainnya juga masuk. Ini menggunakan 100 persen pembiayaan dari APBN dalam anggaran DIPA Kemenpora tahun 2021 maka ada keterlibatan Pemerintah bersama unsur lainnya termasuk PSSI di dalamnya," jelas Menpora Zainudin Amali kepada BolaSkor.com.

"Ada kejuaraan yang langsung ditangani oleh cabor seperti bulu tangkis (kejuaraan dunia) dan boling (kejuaraan dunia) tidak menggunakan dana APBN."

Selanjutnya, Menpora menerangkan untuk pembiayaan infrastruktur stadion akan diterbitkan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

"Nanti untuk kepanitiaan akan diterbitkan Kepres dan Inpres untuk pembiayaan serta renovasi infrastruktur stadion (semuanya dibiayai oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah). Makanya diputuskan dalam rapat internal kabinet terbatas seperti itu."