Pemotongan Gaji Pemain Liga 1 dan Liga 2, Jangan Tumpul ke Atas-Tajam ke Bawah

BolaSkor.com - World Health Organization (WHO) telah menjadikan wabah Virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi global. Saat ini, sudah tercatat setidaknya 1.000.036 kasus telah dilaporkan di seluruh dunia dengan 51.178 kematian.

Semua sektor hingga kegiatan di seluruh dunia harus terhenti. Tak kecuali industri sepak bola. Premier League, Serie A Italia, LaLiga Spanyol, Bundesliga Jerman, hingga Liga 1 2020 harus terhenti sampai batas waktu yang tak ditentukan.

Para pelaku industri sepak bola hingga federasi setiap negara memutar otak agar menyelamatkan kompetisi hingga klub dari kebangkrutan. Hal ini juga yang dilakukan PSSI.

Baca Juga:

PSSI Akan Potong Gaji Shin Tae-yong dan Staf Pelatih Timnas Indonesia di Tengah Pandemi Virus Corona

Nostalgia - Force Majeure dalam Sejarah Sepak Bola Tanah Air

Kebijakan PSSI terkait Gaji 25 Persen dan Status Force Majuere

PSSI memberlakukan force majeure kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020 akibat pandemi Virus Corona. Ini merupakan hasil dari jajak pendapat dengan seluruh klub. Sekaligus menanggapi status darurat Virus Corona dari Pemerintah Republik Indonesia hingga 29 Mei mendatang.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor SKEP/III/2020 terkait hal ini. Di mana ada beberapa poin yang dibahas di dalamnya.

Pertama: PSSI menetapkan bahwa bulan Maret, April, Mei, hingga Juni 2020 adalah Status Tanggap Darurat Bencana Virus Corona di Indonesia, maka status ini disebut keadaan kahar (force majeure).

Kedua: Berdasarkan ayat pertama, klub Liga 1 dan Liga 2 dapat melakukan perubahan kontrak kerja yang telah ditandatangani atau disepakati antara klub dengan pemain, pelatih, ofisial, atas kewajiban pembayaran gaji bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2020 yang akan dibayarkan maksimal 25 persen dari kewajiban yang tertera dalam kontrak kerja.

Ketiga: Menunda gelaran Liga 1 dan Liga 2 2020 sampai 29 Mei 2020.

Keempat: Apabila Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana tidak diperpanjang oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka PSSI menginstruksikan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk dapat melanjutkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 terhitung setelah tanggal 1 Juli 2020.

Kelima: Apabila Pemerintah Republik Indonesia memperpanjang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana setelah tanggal 29 Mei 2020 dan atau PSSI memandang situasi belum cukup ideal untuk melanjutkan kompetisi, maka kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan dihentikan.

Keenam: Hal-hal terkait teknis namun tidak terbatas pada penjadwalan sistem dan format kompetisi, kewajiban klub terhadap pihak ketiga, sistem promosi dan degradasi, akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan yang terpisah.

"Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," kata Iriawan.

Langkah Tepat PSSI soal Force Majeure Kompetisi

Apa yang dilakukan PSSI dinilai sudah tepat demi asas kemanunisian. Para klub, pemain, pelatih, hingga kelompok suporter setuju dengan langkah tepat PSSI.

“Kami tahu masyarakat Jakarta, atau yang di luar Jakarta, khususnya The Jakmania sangat mencintai Persija. Tetapi kami harus mengikuti keputusan pemerintah dalam memerangi Virus cCrona. Semua ini untuk kebaikan kita bersama,” ujar Direktur Olahraga Persija Jakarta, Ferry Paulus.

"Keputusan yang tepat. Jadi lebih mementingkan orang banyak. Karena virus ini bahaya, sepak bola kan kerumunan orang banyak terus penyebarannya juga cepat jadi yang pasti benar yang dilakukan PSSI, mendukung," ungkap Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Herru Joko.

Baca Juga:

PSSI Putuskan Kompetisi Bisa Dihentikan dengan Syarat

PSSI Tetapkan Status Force Majeure Kompetisi, Cucu Somantri: Ini Saran dari Klub

Pro-Kontra Kebijakan PSSI soal Gaji 25 Persen

Jika force majeure sangat disetujui semua elemen sepak bola Indonesia, lain hal dengan kebijakan gaji 25 persen. Ada klub hingga pemain yang setuju, ada pula yang kontra.

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) merasa keberatan dengan hal ini. Terlebih APPI sebagai wadah para pemain profesional di Indonesia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Kuasa hukum APPI Riza Hufaida, menilai PSSI terlalu gegabah dalam mengambil keputusan besaran gaji. Padahal FIFA selaku federasi sepakbola dunia belum menetapkan apa pun terkait hal tersebut.

Kuasa hukum APPI Riza Hufaida, menilai PSSI terlalu gegabah dalam mengambil keputusan besaran gaji. Padahal FIFA selaku federasi sepakbola dunia belum menetapkan apa pun terkait hal tersebut.

APPI pun melayangkan surat ke PSSI sebagai nota keberatan. Dalam surat dengan nomor Ref. No.: 063/APPI-KP/III/2020, APPI menyampaikan lima poin keberatan.

Poin pertama berbunyi, proses pengambilan keputusan diambil tidak melibatkan pesepak bola sebagai stakeholder dan juga salah satu pihak yang paling terdampak.

Kedua, keputusan pembayaran gaji sebesar 25% sejak Maret-Juni 2020 merupakan hal yang seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu.

Ketiga, sehubungan dengan kewajiban klub sebelum SK tersebut dikeluarkan. Maka, klub wajib melakukan pembayaran down payment (DP) atau uang muka dan gaji hingga Maret 2020 sesuai dengan kontrak kerja antara klub dengan pesepak bola.

Keempat, hal-hal yang belum disentuh dalam SK tersebut seperti jika kompetisi dimulai lebih cepat atau keadaan semakin memburuk sehingga kompetisi dinyatakan berhenti sebelum Juni, hingga status kontrak pemain jika ada perpanjangan durasi yang belum difasilitasi oleh PSSI.

Kelima, APPI meminta untuk segala keputusan terkait dengan status kompetisi yang berimplikasi dengan kontrak pemain untuk melibatkan mereka sebagai perwakilan pesepak bola di Indonesia.

Apa yang dilakukan APPI juga sejalan dengan pemikiran kapten Bhayangkara FC, Ruben Sanadi. Ia sangat prihatin dengan pemain yang berpenghasilan rendah gajinya harus dipotong sampai 75 persen.

"Kalau saya sebagai pemain menerima saja. Tapi, kasihan teman-teman pemain yang memiliki gaji yang tidak tinggi juga kan. Kasihan kalau mereka mendapatkan 25 persen. Karena kan ada keluarga yang harus dihidupi. Mungkin kalau 50 persen itu baru lebih baik," kata Ruben Sanadi.

Namun, dari sisi klub, mereka sangat setuju dengan kebijakan ini. Mengingat, klub tak ada pemasukan akibat kegiatan sepak bola terhenti. Bahkan, klub sudah mufakat alias pengambilan keputusan yang melahirkan kata setuju dengan para pemain.

"Kami ajak pemain bicara soal pembayaran gaji. Sudah ada kesepakatan soal itu," tutur CEO Persik Kediri, Abdul Hakim Bafagih.

"Keputusan PSSI terbaik untuk itu semua. Arema FC juga siap menjalankan kewajiban 25 persen kepada pemain dan ofisial selama kompetisi dihentikan," kata CEO Arema FC, Agoes Soerjanto.

Beberapa pemain pun setuju dengan kebijakan gaji 25 persen. Salah satunya Beto Goncalves.

"Belum tahu soal masalah gaji itu, tapi memang kalau kabar itu benar kita tidak boleh kecewa. Keputusan ini benar, kalau kita tidak kerja memang tim akan rugi. Mereka Bayar full tapi kita tidak kerja," kata Beto saat dihubungi oleh BolaSkor.com.

Baca Juga:

Sekjen AFC Sarankan Kebijakan PSSI Dilirik dalam Penyelesaian Gaji di Liga Malaysia

PSSI dan PT LIB Tunggu Uang Sponsor, Nasib Gaji Wasit Mengambang di Tengah Force Majeure Kompetisi

Menimbang Tepat atau Tidaknya Gaji 25 Persen

Agen pemain asing di Indonesia, Aggy Eka Ressy, menilai kebijakan gaji 25 persen sudah sangat realistis dengan keadaan force majeure kompetisi akibat Virus Corona. Ini sangat berbeda dengan kondisi 2015 akibat banned PSSI hingga sanksi FIFA.

Pada musim ini, klien Aggy tersebar di sejumlah klub Liga 1. Beberapa nama di antaranya adalah Aryn Williams (Persebaya Surabaya), Jefferson Alves (Persik Kediri), Alex Dos Santos (TIRA-Persikabo) hingga Adam Mitter (Persiraja Banda Aceh).

"Menurut saya pribadi, seharusnya sudah realistis. Karena para pemain juga tidak ada aktivitas lagi, tetapi masih dibayar," ucap Aggy.

"Sangat bisa dimengerti. Apalagi, klub juga pasti kesulitan (dengan tidak adanya pertandingan). Tim sekelas Barcelona saja, gaji pemainnya juga dipotong," lanjut agen berusia 30 tahun yang mewakili agensi dari Belanda tersebut.

Pengamat sepak bola, Supriyono Prima, kebijakan yang dibuat oleh PSSI tersebut sebuah keputusan yang tepat. Pasalnya apa yang terjadi merupakan pandemi global.

"Ini sama seperti kasus tahun 1998 lalu pada saat krisis moneter, seharusnya seluruh elemen bisa legawa dengan apa yang sudah diberikan oleh PSSI. Pada saat 1998 lalu kompetisi diberhentikan dan saya hanya dapat gaji sebesar 50 persen saja. Seharusnya mereka berbesar hati, masih untung ada pemasukan," kata Supriyono Prima kepada BolaSkor.com.

"Seharusnya hati nurani mereka itu bisa bicara, banyak di luar sana yang sulit mencari penghasilan pada situasi yang sulit seperti ini. Karena ini sekarang kasusnya bukan seperti tahu 2015 lalu dimana kita yang di banned oleh FIFA. Sekarang lawan kita pandemi global," tambahnya.

Mantan pemain Primavera ini menambahkan, sebaiknya mereka yang di sini mencontoh pemain yang ada di luar sana. Seperti Barcelona yang pemainya dipotong gaji sebesar 70 persen pun mereka semua menerima keputusan tersebut.

"Pemain di luar sana pun juga banyak kok yang dipotong hampir 70 persen mereka bisa terima. Sekarang berdoa saja, ini semua bisa cepat selesai dan semua bisa kembali normal seperti sedia kala," pungkas Supriyono.

Keputusan PSSI sebetulnya sudah tepat dengan gaji 25 persen, namun harus beberapa catatan. Ada beberapa faktor yang mendasar.

PSSI selaku otoritas tertinggi sepak bola Indonesia berhak menentukan dan memutuskan sikap, terkait situasi tanggap darurat Virus Corona. PSSI juga tidak semata-mata meminta klub wajib untuk membayarkan gaji 25 persen kepada pemain hingga ofisial selama Maret sampai Juni 2020.

Dalam poinnya, PSSI menerangkan klub berhak melakukan perubahan kontrak pemain hingga ofisial dengan ketentuan keuangan klub. Hal ini yang dilakukan PSIS Semarang dan Persib Bandung. Keduanya membayar gaji bulan Maret secara penuh.

"Kalau gaji bulan ini (Maret) masih full. Kalau bulan depannya, nanti ambil kesimpulan dulu bagaimana baiknya. Mudah-mudahan saja masih bisa kasih gaji full," kata Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar.

"Kami tidak akan memotong gaji pemain PSIS. Karena kondisi sekarang yang terjadi, bukan alasan yang tepat untuk mengurangi hak pemain PSIS,” kata CEO PSIS Yoyok Sukawi.

Baca Juga:

APPI Masih Tunggu Jawaban dari PSSI soal Keberatan Gaji 25 Persen bagi Pemain

Pengamat Sepak Bola Nilai Kebijakan PSSI soal Gaji 25 Persen Sudah Tepat

Namun catatan terpenting bagi seluruh stakeholders baik PSSI, klub, hingga APPI pikirkan kondisi klub keuangan yang tidak stabil sampai pemain dengan gaji minim.

PSSI, klub, hingga APPI harus berdiskusi tentang pemotongan gaji pemain semenjana, bukan bintang sepak bola. Contohnya gaji pemain klub Liga 2, Putra Sinar Giri FC yang rata-rata Rp3 juta. Atau Cilegon United yang bisa bangkut dengan pembayaran gaji 25 persen kepada pemain hingga ofisial tanpa kegiatan.

"Jujur saja, saya sudah rugi banyak. Tidak ada pertandingan di bulan Maret tapi saya harus bayar gaji 75 persen kepada pemain. Belum lagi bayar gaji 25 persen sampai Juni nanti. Bisa bangkrut tim ini karena tidak ada pemasukan dari pertandingan," ujar CEO Cilegon United, Yudhi Afriyanto.

"Sebenarnya saya minta kompetisi ini dihentikan saja, karena keselamatan lebih penting dibandingkan segalanya. Tunggu sampai semua ini selesai terlebih dahulu baru kembali jalankan kompetisi kembali," tambahnya.

APPI juga harus mengerti dengan keadaan PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang belum menerima uang sponsor karena kondisi force majeure. Jadi termin pertama subsidi belum bisa dibayarkan ke klub, sehingga mau tidak mau klub hanya bayar 25 persen gaji ke pemain.

PSSI-APPI bisa berdiskusi menyelamatkan pemain yang gajinya di bawah standar untuk tetap hidup di tengah pandemi Virus Corona. Misalnya, pemain yang gajinya level tinggi menerima 25 persen atau bahkan bisa dikurangi. Sedangkan pesepak bola dengan gaji rendah menerima 40-50 persen.

Pembayaran gaji pemain dengan level rendah dibayar dengan dua-tiga termin oleh klub, sambil menunggu subsidi dari sponsor dan biaya CSR FIFA. Begitupun, langkah PSSI untuk menyelamatkan keuangan klub yang benar-benar diambang kebangkrutan akibat pandemi Virus Corona.

Seperti diketahui, FIFA berencana menyiapkan 2,7 miliar dolar AS (setara Rp44 triliun) untuk membantu persepak bolaan dunia agar mampu bangkit lagi, karena badai pandemi Virus Corona (COVID-19).

Tentu saja, bantuan ini menyelamatkan federasi sepak bola negara anggota FIFA hingga klub yang mengalami finansial. Nantinya, FIFA akan berkoordinasi dengan federasi sepak bola negara anggota, hingga konfederasi seperti AFC, UEFA, OFC, Conmebol, CONCACAF, dan CAF.

"Situasi ini mengancam kelangsungan asosiasi anggota FIFA dan berbagai organisasi sepak bola lain seperti operator liga," kata juru bicara FIFA dilansir dari Reuters.

"Mereka akan kesulitan mengembangkan, membiayai, dan menggelar segala aktivitas baik di level profesional maupun non-profesional, usia muda, dan akar rumput."

"Kami sudah memprediksi bahwa di berbagai belahan dunia ada banyak pemain putra maupun putri yang akan mengalami kesulitan ekonomi akibat situasi ini," tambahnya.

Jadi, PSSI-APPI jangan sampai tumpul ke atas-tajam ke bawah soal gaji pemain !