Erick Thohir Bentuk Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Keuangan PSSI
Rizqi Ariandi - Jumat, 28 April 2023
BolaSkor.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuktikan komitmennya dalam melakukan bersih-bersih di lingkungan organisasinya dan juga sepak bola nasional.
Erick Thohir akan membentuk dua satuan tugas atau Satgas yang diberi nama Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Satgas Pengawasan Keuangan PSSI.
Pembentukan dua satgas ini sudah dilaporkan Erick Thohir kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Erick juga mendapat dukungan dari jajaran Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
"Presiden mendukung penuh upaya bersih-bersih yang selama ini sulit dilakukan di PSSI. Selain dukungan presiden, saya juga sudah bicara dengan para exco, dan mereka support," kata Erick Thohir di GBK Arena, Jakarta, Jumat (28/4).
"Jadi saya akan bentuk dua satgas, pengawasan pengaturan skor dan pengawasan keuangan PSSI agar rencana membentuk organisasi yang bersih dan terbuka cepat terwujud," ucapnya menambahkan.
Baca Juga:
PSSI Mulai Diaudit, Erick Thohir Minta Buka Semua Data Keuangan
Timnas Indonesia U-22 Siap Berjuang di SEA Games 2023, Indra Sjafri Terkesan Kesiapan Kamboja
Tanggapi Persaingan di SEA Games 2023, Indra Sjafri: Vietnam Jangan Sok Pede!
Erick menjelaskan, personel yang mengisi kedua satgas itu merupakan orang-orang profesional dan ada juga dari Exco PSSI.
Salah satu nama yang dipilih Erick adalah Ardian Adiperdana. Dia merupakan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) periode 2022-2026 dan juga mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.
"Kedua satgas itu akan terdiri dari beberapa executive committee PSSI dan figur-figur independen akan mengumpulkan data dan melakukan kajian, baik dalam hal pengaturan skor yang mungkin melibatkan wasit dan juga kelengkapan laporan keuangan PSSI."
"Karena itu, saya juga melibatkan profesional di satgas ini. Salah satunya, Pak Ardan Adiperdana, mantan ketua BPKP di Satgas Pengawasan Keuangan PSSI," tutur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
